PERILAKU POLITIK MASYARAKAT PESISIR KEBUMEN

Sakir

Mahasiswa Ilmu Pemerintahan, UMY

A.    LATAR BELAKANG MASALAH

Perilaku politik merupakan interaksi antara aktor-aktor politik baik masyarakat, pemerintah, dan lembaga dalam proses politik. Paling tidak dalam proses politik ada pihak yang memerintah, ada yang menentang dan ada yang menaati serta mempengaruhi dalam proses politik, baik dalam pembuatan, pelaksanaan dan penegakkan kebijakan. Perilaku politik dapat dirumuskan sebagai kegiatan yang berkenaan dengan proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik.[1]

Partisipasi politik merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perilaku politik warga negara. Huntington dan Nelson[2] memberikan definisi bahwa partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan pemerintah.

Dalam kegiatan politik pada struktur dan bentuk apapun, tidak akan terlepas dari tingkah laku manusianya sebagai penggerak kegiatan politik tersebut. Perilaku manusia dalam kehidupan politik ini sebagai perilaku yang tidak  terpisah dari kelompok, golong atau partai. Dalam tinjauan pskologis setiap individu yang berada dalam situasi kebersamaan, akan menunjukkan gejala-gejala yang berbeda dibandingkan dengan individu yang tidak terikat oleh suatu kelompok atau golongan.

Tingkah laku kolektif (collective behavior) seseorang menjadi perhatian juga dalam kegiatan politik, karena tingkah laku kolektif berada pada infrastruktur politik yang berpengaruh secara efektif terhadap situasi politik, sistem politik dan kegiatan politik. Karena jaringan-jaringan yang ada dalam infrastruktur dapat memanfaatkan tingkah laku kolektif seseorang ke arah yang bermanfaat ataukah dimobilisasi untuk maksud-maksud politik di dalam memperoleh kekuasaan politik.

Pada pileg tahun 2004, dari jumlah total anggota DPRD Kabupaten Kebumen yaitu 45 anggota, 23 anggota diantaranya berasal dari masyarakat pasisir.

DAFTAR ANGGOTA DPRD KEBUMEN PERIODE 2004-2009

BERASAL DARI DAERAH PESISIR

NO	NAMA	PARTAI	PENDIDIKAN	ALAMAT
1	Fadlun Haryanto, S.Ag	PPP	S1	Kec. Mirit
2	Untung Sunarto	PPP	SMA	Kec. Pejagoan
3	Misbachul Ghorib Najmudin	PPP	SMA	Kec. Petanahan
4	Drs. Makhbur Adam M.	PKB	S1	Kec. Petanahan
5	Ir. Sri Hari Susanti, MM	PKB	S2	Kec. Mirit
6	KH. Mohammad Dawami, S.Pd, I	PKB	S1	Kec. Klirong
7	Nur Ismail Anas	PAN	SMA	Kec. Petanahan
8	Taufik Hamzah, S.IP	PAN	S1	Kec. Karanganyar
9	Drs. Eno Safrudin	PAN	S1	Kec. Ayah
10	H. Probo Indartono, SE	PDIP	S1	Kec. Buluspesantren
11	Diana Lestari Subekti P.	PDIP	D1	Kec. Petanahan
12	Agus Suprapto	PDIP	S1	Kec. Mirit
13	H. Rachmat OY Basuki, SH	PDIP	S1	Kec. Ambal
14	Heri Budiyanto	PDIP	SMA	Kec. Pejagoan
15	Budi Adi	PDIP	SMA	Kec. Karanganyar
16	Mohammad Sidiq Permana	PDIP	SMA	Kec. Karanganyar
17	Priyo Raharjo	PDIP	SMA	Kec. Ayah
18	Nuryanto Pramudono	PDIP	SMA	Kec. Pejagoan
19	M. Stevani Dwi Artiningsih	PDIP	SMA	Kec. Karanganyar
20	Purwanto	Golkar	SMA	Kec. Buluspesantren
21	Ambar Sugito	Golkar	SMA	Kec. Pejagoan
22	Suprapto	Golkar	SMA	Kec. Karanganyar
23	Ir. Slamet Marsoem	Golkar	S1	Kec. Karanganyar

          Sumber: KPUD Kebumen

 Sedangkan pada pileg tahun 2009, dari jumlah total anggota DPRD Kebumen  yaitu 50 anggota, 21 anggota diantaranya berasal dari Masyarakat Pesisir.

DAFTAR ANGGOTA DPRD KEBUMEN PERIODE 2009-2014

BERASAL DARI DAERAH PESISIR

NO	NAMA	PARTAI	PENDIDIKAN	ALAMAT
1	Supriyanto, SHI	Demokrat	S1	Kec. Mirit
2	Mukhiban	Demokrat	SMK	Kec. Puring
3	Maijan	Demokrat	SMA	Kec. Ayah
4	Woro Retnoningrum	PAN	D III	Kec. Mirit
5	Supriyati	PAN	SMA	Kec. Ayah
6	Gito Prasetyo	PAN	S1	Kec. Klirong
7	Achmad Baedowi, S.Ag	PKNU	S1	Kec. Buluspesantren
8	Yuniati Widyaningsih, SE	Golkar	S1	Kec. Pejagoan
9	Purwanto	Golkar	SMA	Kec. Buluspesantren
10	H. Probo Indartono, SE, M.Si	PDIP	S2	Kec. Buluspesantren
11	Diana Lestari Subekti P.	PDIP	D1	Kec. Petanahan
12	Agus Nuryanto	PDIP	SMA	Kec. Puring
13	Ir. Sri Hari Susanti, MM	PKB	S2	Kec. Klirong
14	Untung Sunarto, As	PPP	SMA	Kec. Pejagoan
15	Mukayat, S.Ag	PPP	S1	Kec. Ambal
16	Burhanudin, SH	PPP	S1	Kec. Puring
17	Akhmad Khaeroni	PPP	SMA	Kec. Ayah
18	Taufik Hamzah	PAN	S1	Kec. Karanganyar
19	H. Suprapto HS.	Golkar	SMA	Kec. Karanganyar
20	M. Stevani Dwi Artiningsih	PDIP	SMA	Kec. Karanganyar
21	Sunarto	Gerindra	SMA	Kec. Karanganyar

          Sumber: KPUD Kebumen

 Semakin banyak Masyarakat Pesisir Kebumen yang berpartisipasi dalam kegiatan politik, hal ini menarik bagi penulis untuk menganalisis perilaku politik Masyarakat Pesisir Kebumen.

Penulis berupaya menjelaskan motif partisipasi Masyarakat Pesisir Kebumen dalam kegiatan politik melalui pendekatan rational choice.

B.     RUMUSAN MASALAH

v  Apa motif partisipasi Masyarakat Pesisir Kebumen dalam kegiatan politik?

C.    TUJUAN DAN MANFAAT

a)      Tujuan

v  Mengetahui motif partisipasi Masyarakat Pesisir Kebumen dalam kegiatan politik

b)      Manfaat

v  Memberikan sumbangan dan menambah refrensi dalam Ilmu Pengetahuan tentang motif partisipasi Masyarakat Pesisir Kebumen dalam kegiatan politik.

D.    KERANGKA TEORI

1. Partisipasi politik

Partisipasi politik merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perilaku politik warga negara. Huntington dan Nelson[3] memberikan definisi bahwa partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan pemerintah.

Dari definisi tersebut,  beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan adalah partisipasi politik bukan semata sikap-sikap, namun merupakan kegiatan-kegiatan yang bersifat empiris , merupakan kegiatan warga negara asli (preman), bukan individu-individu yang bermain di wilayah pemerintahan; pokok perhatiannya adalah kegiatan yang mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah, dan kegiatan tersebut tidak memperdulikan berhasil atau tidaknya tujuan yang hendak dicapai, yaitu mempengaruhi keputusan dan tindakan pemerintah.

Partisipasi politik banyak diwujudkan dalam berbagai bentuk. Beberapa diantaranya adalah lobbying, kegiatan organisasi, mencari koneksi (contacting), tindak kekerasan (violence), dan kegiatan pemilihan. Kegiatan yang terakhir ini mencakup suara sekaligus sumbangan-sumbangan untuk kampanye, bekerja dalam suatu pemilihan, mencari dukungan bagi seorang calon, atau setiap tindakan yang bertujuan mempengaruhi hasil proses pemilihan.

Secara lebih spesifik, Budiardjo mendefinisikan partisipasi politik sebagai kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pimpinan negara, dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (public policy). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan (contacting) dengan pejabat pemerintah atau parlemen dan sebagainya.

2. Perilaku Politik

Perilaku politik merupakan interaksi antara aktor-aktor politik baik masyarakat, pemerintah, dan lembaga dalam proses politik. Paling tidak dalam proses politik ada pihak yang memerintah, ada yang menentang dan ada yang menaati serta mempengaruhi dalam proses politik, baik dalam pembuatan, pelaksanaan dan penegakkan kebijakan. Perilaku politik dapat dirumuskan sebagai kegiatan yang berkenaan dengan proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik[4].

Kecenderungan perilaku politik masyarakat Indonesia dipengaruhi oleh budaya masyarakat. Menurut Zainuddin A. Rakhman[5], secara sosiokultural, masyarakat Indonesia memiliki elemen-elemen budaya yang bersifat dualis  dalam pola-pola budaya politiknya. Dualisme tersebut secara garis besar berkaitan dengan tiga hal, yaitu (1) dualisme antara kebudayaan yang mengutamakan keharmonisan dan kedinamisan, (2) dualisme antara budaya dan tradisi yang mengutamakan keleluasaan dan keterbatasan, dan (3) dualisme yang merupakan implikasi masuknya nilai-nilai barat di dalam masyarakat Indonesia.

Selain dipengaruhi oleh faktor-faktor tersebut, perilaku politik masyarakat juga dipengaruhi oleh agama dan keyakinan. Agama telah memberikan nilai-nilai etika dan moral politik yang memberikan pengaruh bagi masyarakat dalam perilaku politiknya. Keyakinan dan agama apapun merupakan pedoman dan acuan yang penuh dengan norma-norma dan kaidah-kaidah yang dapat mendorong dan mengarahkan perilaku politik sesuai dengan agama dan keyakinannya. Proses-proses politik dan partisipasi warga paling tidak dapat dipengaruhi oleh tinggi rendahnya pemahaman seseorang.

Pendekatan Perilaku Politik

Perilaku politik warga negara seringkali dikaitkan dengan kegiatan mereka dalam memilih wakilnya maupun pemimpinnya dalam pemilihan umum yang diadakan oleh negara yang demokratis. Oleh karena itu, tepat kiranya untuk menjelaskan beberapa pendekatan dalam perilaku politik yang diklasifikasikan oleh beberapa ilmuwan politik.

Perilaku dapat didekati dengan pendekatan rasional. Pendekatan ini berkembang atas kritik kepada dua pendekatan dalam perilaku politik baik pendekatan sosiologis dan pendekatan psikologis yang menempatkan pemilih pada waktu dan ruang yang kosong. Pemilih seakan-akan menjadi pion yang mudah ditebak langkahnya. Dengan demikian, penjelasan-penjelasan perilaku memilih tidaklah harus permanen, seperti karakteristik sosiologis dan identifikasi partai tetapi berubah-ubah sesuai dengan waktu dan peristiwa-peristiwa dramatik yang juga menyangkut peristiwa-peristiwa yang mendasar.

Penggunaan pendekatan rasional dalam perilaku politik oleh ilmuwan politik sebenarnya diadaptasi dari ilmu ekonomi. Masyarakat dapat bertindak rasional, yaitu menekan ongkos sekecil-kecilnya untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Maka dalam perilaku memilih rasional (rational choice), pemilih bertindak rasional yaitu memilih kandidat atau partai politik yang dianggap mendatangkan keuntungan yang sebesar-besarnya dan menekan kerugian sekecil-kecilnya. Dengan begitu, para pemilih diasumsikan mempunyai kemampuan untuk menilai isu-isu politik yang diajukan dan mampu menilai isu-isu tersebut. Penilaian rasional terhadap isu politik dan kandidat ini dapat berupa jabatan, informasi, pribadi yang popular karena prestasi di bidangnya masing-masing seperti seni, olahraga, film, organisasi politik, dan semacamnya.

Dalam khasanah perilaku memilih, pilihan pemilih berdasarkan pertimbangan isu dan kandidat di atas juga dikenal dengan teori spasial.[6] Teori ini mengasumsikan bahwa para pemilih memilih kandidat yang paling mewakili posisi kebijakan dan kandidat yang dapat memaksimalkan aspirasi mereka. Hucfedlt Carmines menjelaskan bahwa perilaku memilih yang didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan rasional dan kepentingan diri sendiri disebut sebagai tradisi ekonomi politik (political economy tradition) .

Penelitian Terdahulu

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Imam Subawi, tentang Perilaku Politik Masyarakat Jelang Pemilu 2009,[7] mengatakan bahwa Pilihan politik pasca reformasi sangat lekat dengan background sosiologis dan keberagamaan, misalnya masyarakat yang memiliki kedekatan sosiologis Islam kulturan dan NU akan lebih memilih PKB, Muhammadiyah ke PAN, kelompok nasionalis abangan dan aliran kepercayaan ke PDI-P, dan seterusnya. Selain itu, ketokohan seseorang yang sangat kuat mempengaruhi pilihan politik masyarakat juga sudah sangat memudar. Simbol-simbol tokoh politik, tokoh organisasi, tokoh masyarakat, kiai, dan sebagainya, sekarang terasa kurang mampu mempengaruhi atau membelokkan pilihan politik masyarakat. Masyarakat sudah terasa sekali memiliki pilihan politiknya masing-masing, mencoba melepaskan diri dari kungkungan politik tokoh, aliran, maupun partai yang selama ini diikutinya.

     

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Benny Nuggraha menjelaskan bahwa faktor dominan yang mempengaruhi perilaku pemilih masyarakat Sokaraja adalah “asal daerah”. Dimana masyarakat Sokaraja menganggap bahwa calon yang berasal dari daerah sendiri lebih memahami permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.

Ketiga, J. Kristiadi[8] menjelaskan bahwa tingkat pendidikan, profesi, struktur usia, dan tempat tinggal (desa-kota) tidak mempengaruhi perilaku memilih.

Keempat, Affan Gaffar menyimpulkan bahwa kelas yang diukur dengan tingkat pendidikan, kepemilikan tanah, dan kedudukan tidak mempengaruhi perilaku memilih artinya tidak ada perbedaan antara mereka yang statusnya kelas atas, menengah, dan kelas bawah dalam menentukan pilihan.

Kelima, Udin Hamin[9] melakukan penelitian perilaku memilih etnis di Kota Tidore Kepulauan menjelaskan bahwa rasionalitas, pertimbangan program partai, identifikasi partai, budaya dan lingkungan sosial berpengaruh kuat terhadap perilaku memilih kepala daerah pada masyarakat.

Keenam, Darussalam[10] menemukan bahwa faktor psikologis sangat besar peranannya untuk menjelaskan perilaku memilih di Indonesia. Sedangkan faktor sosiologis dan faktor rasional tidak terlihat dampaknya terhadap perilaku memilih di Indonesia.

BAB 2

PEMBAHASAN

A.    Motif Partisipasi Masyarakat Pesisir Kebumen Dalam Kegiatan Politik

            Penulis disini berupaya menjelaskan motif partisipasi Masyarakat Pesisir Kebumen dalam kegiatan politik melalui pendekatan rational choice. Berdasarkan pengamatan penulis terhadap motif partisipasi Masyarakat Pesisir Kebumen dalam kegiatan politik selama ini, penulis memetakan dalam berbagai aspek, yaitu:

1)      Pilihan Politik Berdasarkan Uang

Kondisi ini muncul karena Masyarakat Pesisir Kebumen merasakan bahwa segala bentuk gerakan politik para pemimpin mereka selalu menghitung kalkulasi uang, politik dagang sapi dan perjuangan mereka terhadap kepentingan masyarakat tidak bisa dirasakan. Dalam kondisi seperti ini, apriori masyarakat sangat tinggi terhadap partai politik, tokoh politik, azas partai, dan janji-janji politik.

Mereka kurang mempedulikan calon wakil atau pemimpin itu diberangkatkan dari partai apa, platform partai seperti apa, program kerja seperti apa, background organisasi massa dari mana, background personil calon seperti apa, semuanya menjadi kurang diperhatikan. Yang penting bagi mereka, siapa yang memberikan uang, dia yang akan dipilih.

2)      Apriori Politik

Dimana Masyarakat Pesisir Kebumen benar-benar tidak peduli terhadap perkembangan politik, situasi politik terakhir, apa yang terjadi, siapa calonnya, apa partainya, dan sebagainya. Sehingga saat Pemilu, mereka tidak peduli. Lebih baik bekerja di sawah, di bangunan, di rumah bersama keluarga, lebih baik pergi entah kemana, dan sebagainya. Jika ada calon yang memberikan sesuatu, tetap diterima begitu saja tetapi tidak peduli akan memilih atau tidak. Kelompok ini banyak ditemukan di anak-anak muda.. Karena sangat mudah ditemukan ketika hari H pemilu, banyak orang-orang yang tetap fokus bekerja seperti biasa tanpa peduli adanya pemilu. Mereka bukan tidak tahu adanya hari H pemilu, tetapi mereka memang tidak peduli adanya pemilu.

3)      Memilih Calon yang Dikenal dan Dekat       

Alasan Masyarakat Pesisir Kebumen memilih calon yang dikenal dan dekat, karena  memilih orang yang tidak dikenal hanya akan muspro atau tidak berguna. Sebab jika sudah jadi dewan, jadi pemimpin politik, nantinya mereka tetap tidak kenal dengan pemilih, tidak mungkin ingat ke pemilihnya. Namun, jika yang jadi dewan atau pemimpin adalah orang yang dikenal, minimal jika akan minta sumbangan sudah kenal, jika ingin menyampaikan aspirasi lebih mudah. Harapannya, pembangunan di lingkungan sekitarnya juga lebih jelas, karena ada dewan yang memperjuangkan lingkungannya. Memilih calon dewan yang dekat dengan domisili calon, dinilai akan lebih bermanfaat dibanding memilih calon dewan yang domisilinya jauh dari rumah pemilih.

4)      Partisipasi Masyarakat Pesisir Kebumen dalam pemilihan legislatif

Sejauh pengamatan penulis selama ini, partisipasi Masyarakat Pesisir dalam kegiatan politik adalah untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Masyarakat Pesisir Kebumen lebih menekankan pada pengeluaran ongkos sekecil-kecilnya untuk menjadi anggota DPRD. Setelah terpilih menjadi anggota DPRD mereka hanya berorientasi untuk memperkaya diri, sehingga kurang memperhatikan masalah-masalah yang ada di masyarakat atau dalam memperjuangkan aspirasi rakyat tidak serius. Contohnya, sekarang ini terjadi polemik penambangan pasir besi di Kecamatan Mirit. Dimana mayoritas Masyarakat Pesisir menolak adanya penambangan pasir besi tersebut. Namun, pemerintah daerah dan anggota DPRD telah menyetujui pensmbangan pasir besi tersebut tanpa melakukan dialog dengan masyarakat terlebih dahulu.

BAB 3

PENUTUP

A.    Kesimpulan

Mekanisme politik banyak mengalami perubahan pasca reformasi 1998, terutama ditujukan pada sistem pemilihan umum yang diamanatkan melalui Amandemen ke-4 Undang-Undang Dasar 1945 yaitu perekrutan anggota badan perwakilan, presiden dan wakilnya serta kepala daerah secara langsung.

Berdasarkan pembahasan diatas, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa motif partisipasi Masyarakat Pesisir Kebumen dalam kegiatan politik adalah “memperhitungkan keuntungan yang didapat”.

B.     Rekomendasi

Perilaku politik seseorang dapat lahir secara otonom, namun juga dapat di mobilisasi oleh kelompok tertentu demi mendapatkan kekuasaan yang diinginkan. Pemilu merupakan salah satu prasyarat demokratisasi. Pemilihan umum dapat menimbulkan efek negatif dan efek positif. Efek negatif yang terjadi apabila kesempatan untuk menggunakan ruang demokrasi tidak digunakan dengan baik oleh rakyat yang akhirnya ruang tersebut digunakan oleh sekelompok elit. Efek positif yang ditimbulkan adalah adanya peran serta masyarakat dalam partisipasi menentukan hidupnya dengan cara memilih pemimpin lewat prosedur yang telah ditentukan. Selain itu, berupa partisipasi dapat berjalan dengan baik bila masyarakat menggunakan dengan sebaik-baiknya ruang demokrasi ini. Masyarakat dapat mempertimbangkan para kandidat demi kepentingan dan kemajuan daerahnya. Pendeknya, demokratisasi dapat berjalan dengan baik ketika masyarakat lebih rasional dalam menentukan tindakan politik mereka.

Perlunya sosialisasi politik berupa komunikasi politik dan pendidikan politik bagi masyarakat sehingga masyarakat dapat menggunakan hak pilih dan hak politiknya dengan baik. Untuk itu, tugas kitalah kalangan akademisi untuk mensosialisasikan hal ini. Dengan membentuk masyarakat yang rasional dalam politik, maka demokratisasi dapat berjalan dengan dinamis tanpa “pembajakan”.       

DAFTAR PUSTAKA

Surbakti, Ramlan. 1992. Memahami Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.

Budiardjo, Miriam (Penyunting). 1998. Partisipasi dan Partai Politik : Sebuah Bunga Rampai, Edisi Ketiga. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Sastroatmodjo, Sudijono.1995. Perilaku Politik. Semarang: IKIP Semarang Press.

Muhammad Asfar. 2006. Pemilu dan Perilaku Memilih. Surabaya: Pustaka Eureka.

http://imamlirboyo.blogdetik.com/2009/01/17/perilaku-politik-masyarakat-jelang-pemilu-2009/ diunduh pada jam 20.40 WIB, tanggal 06 April 2011

Jurnal Ilmu Politik dan Pembangunan, Volume 6 Nomor 1 April 2004, Laboratorium Ilmu Politik FISIP Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto.

Hamin, Udin.2004.(Tesis) Perilaku Memilih Etnis Gorontalo Pada Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Langsung di Kota Tidore Kepulauan. Yogyakarta:Universitas Gadjah Mada.

Darussalam. 2004. (Tesis) Media Televisi dan Perilaku Memilih Masyarakat: Perolehan Suara Partai Amanat Nasional pada Pemilu Legislatif dan Amien Rais pada Pemilu Presiden Pertama Tahun 2004. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.

 

---

[1] Ramlan Surbakti, 1992, Memahami Ilmu Politik, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta. Halaman 13.

[2] Miriam Budiardjo (Penyunting), 1998, Partisipasi dan Partai Politik : Sebuah Bunga Rampai, Edisi Ketiga, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta. Halaman 3.

[3]Miriam Budiardjo (Penyunting), 1998, Partisipasi dan Partai Politik : Sebuah Bunga Rampai, Edisi Ketiga, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta. Halaman 3.

[4] Ramlan Surbakti, 1992, Memahami Ilmu Politik, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta. Halaman 13.

[5] Sudijono Sastroatmodjo, 1995, Perilaku Politik, IKIP Semarang Press, Semarang. Halaman 24-25.

[6] Muhammad Asfar, 2006, Pemilu dan Perilaku Memilih, Pustaka Eureka, Surabaya. Halaman 148.

[7] http://imamlirboyo.blogdetik.com/2009/01/17/perilaku-politik-masyarakat-jelang-pemilu-2009/ diunduh pada jam 20.40 WIB, tanggal 06 April 2011

[8]Jurnal Ilmu Politik dan Pembangunan, Volume 6 Nomor 1 April 2004, Laboratorium Ilmu Politik FISIP Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto. Halaman 30.

[9]Udin Hamin, 2004, (Tesis) Perilaku Memilih Etnis Gorontalo Pada Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Langsung di Kota Tidore Kepulauan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

[10]Darussalam, 2004, (Tesis) Media Televisi dan Perilaku Memilih Masyarakat: Perolehan Suara Partai Amanat Nasional pada Pemilu Legislatif dan Amien Rais pada Pemilu Presiden Pertama Tahun 2004, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.